Batu Akik Segera Dipajaki

Satu Persen dari Omzet – Me­nggeliatnya bisnis batu akik di Kota Palembang beberapa waktu terakhir, memang di­harapkan dapat meningkat­kan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi. Terlebih, dengan rencana penerapan pajak batu akik yang dike­nakan bagi pedagang, dirasa akan memberikan kontribusi besar bagi PAD Palembang dari sektor pajak.

Saat ini, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (D)P) Sum­sel dan Kepulauan Bangka Belitung sedang melakukan sosialisasi terkait penerapan pajak batu akik ini, yang pada prinsipnya sama den­gan pajak penghasilan (PPh)

bagi karyawan. Untuk pajak inipun besaran yang dikenakan bagi pedagang batu akik hanya sebesar satu persen per bulan dari omzet pedagang.

Dari seluruh pajak yang ter­kumpul tersebut, 20 persennya akan masuk ke kas daerah yang secara otomatis meningkatkan PAD Palembang dari sektor pajak Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel Jr Samon Jaya mengatakan, ketetapan penerapan pajak ini pada dasamya menyeta­rakan profesi pedagang batu akik dengan profesi lainnya yang juga wajib membayarkan pajak untuk penghasilan yang didapatnya.

“Kita beri contoh misalnya pedagang mendapat omzet sebe­sar Rp 5 juta, maka pajak yang harus dibayar hanya Rp 50 ribu saja. lidaktahu itu kebesaran atau kekecilan. itu hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku saja,” tuturnya dalam sosialisasi kesadaran wajib pajak (WP) di ruang parameswara kantor Setda Palembang. Rabu (25/3).

Namun, pthaknya tidak akan menerapkan kewajiban membayar pajak bagi pengusaha batu a)dk ini jika omset mereka per tahunnya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni Rp 24,3 juta per tahun. Sedangkan, untuk pen-gusaha yang mendapatkan omzet di atas Rp 4,8 Miliar maka akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan lainnya. Terkait pengawasan transaksi terhadap penerapan penghasilan batu mulia, Samon mengaku tidak mengetahui sejauh mana nomimal yang diterapkan, termasuk untuk menentukan apakah batu mulia

tersebut bemilai tinggi atau hanya tiruan. Pihaknya hanya akan men­ganggap benar pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan selama pihaknya tidak ada data transaksi pembanding.

Masyarakat penggila batu akik pun diminta untuk mengetahui jika yang dikenakan pajak bukanlah barangnya. tetapi pengusaha atau pedagang yang berjualan batu tersebut. Staf ahli bidang keuan­gan Yulias Haidar mengatakan, pihaknya dari Pemerintah Kola (Pemkot) Palembang bertugas memfasilitasi kebijakan yang diterapkan DJP untuk diketahui masyarakat wajib pajak. khusus­nya pedagang batu akik.

Selain memfasilitasi, Yulius mengatakan pihaknya sangat mendukung penerapan pajak bagi pengusaha batu akik ini karena dirasa saat ini gelat perekonomian Kota Palembang sedang mening­kat tajam dengan ramainya warga yang membeli batu akik. Tidak hanya dari sektor pajak, retribusi yang diterapkan pada penjual batu akik yang saat ini dipusatkan di kawasan Pasar Cinde Palembang. juga dapat mendongkrak PAD Palembang dari sektor retribusi.

“Saya tidak tahu berapa besa­ran pasti retribusi yang dibayarkan pedagang, hanya saja yang saya tahu retribusi yang ditarik dari sekitar 200 pedagang disana akan berpengaruh besar bagi PAD Palembang. Tidak hanya menjadi hobi. tetapi dapat memberi efek besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.^– ucapnya.

Rakyat Kok Ditekan-lekan

Sejumlah pedagang batu akik menyatakan apa yang dilaku­kan pemerintah untuk menarik pajak, tidaklah tepat. Belum lagi masyarakat menikmati hasil dari usahanya, sudah mau diambil pa­jaknya. “Katanya dari masyarakat untuk masyarakat. mengapa seka­rang malah ditekan-tekan pula dengan pajak,” ungkap Presiden Sriwijaya Gems Comunity, Keysar Syarofi. Rabu, (25/3).

Menurutnya, langkah Pemer­intah Kota Palembang untuk menetapkan pajak bagi pedagang dan pengusaha batu akik dinilai keliru. Pedagang batu akik lahir dari usaha rumahan masyarakat Sumatera Selatan. Fenomena batu akik saat ini yang begitu booming merupakan obat bagi masyarakat yang cukup lama berada dalam tekanan ekonomi akibat turunnya harga karet dan sawit di Sum­sel. serta naiknya harga BBM. “Mereka itu bukan menjual emas, atau berlian, mereka menjual batu akik,” kata Keysar

Saat ini dlegaskan Keysar, yang perlu dilakukan Pemerintah adalah membuat Perda terkait batu akik tersebut. Perda yang bertujuan un­tuk membangun ekonomi keraky­atan. dengan langkah rtu pemerin­tah akan membantu masyarakat. ^–Seperb di Aceh, dalam mencari batu a}dk ada Perda agar dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, tidak diperkenankan membawa batu akik bongkahan keluar dari Sumatera Selatan, kecuali bentuk jadi. Dengan begitu sumber daya alam terjaga, masyarakat Sumsel dapat menikmati sumber daya alam tersebut,’ ucapnya.

Keysar kemudian menconto­hkan jika beberapa waktu lalu di Kota Lubuklinggau, pembeli batu akik banyak sekali dari luar Sum­sel. kemudian mereka menjual batu akik dalam bentuk bongkahan satu kilogram Rp 20 ribu. Kemu­dian, batu-batu yang memiliki nilai tinggi itu mereka ekspor ke­luar Indonesia. tentu itu sangat merugikan Sumsel. sHarganya pun sangat berbeda, jika sudah jadikan paling murah Rp 50 ribu, sangat jauh jika hanya membeli dari pengepul yang Rp 20 ribu per kilogram,” tandasnya. (cr4/crl 0)

(No Ratings Yet)

Loading...